Panglimanews.com- Pemerintah Kabupaten Takalar memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai tindak lanjut hasil audit sementara terhadap belanja modal, belanja barang, dan pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang difasilitasi Inspektorat Kabupaten Takalar itu berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (29/7/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Inspektur Kabupaten Takalar Muhammad Rusli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Sosial, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Takalar.
Inspektur Kabupaten Takalar Muhammad Rusli mengatakan, penandatanganan SKTJM merupakan bagian dari proses pembinaan pemerintah daerah agar seluruh temuan hasil audit dapat segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, pemeriksaan fisik dan audit pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pada April hingga Mei 2025 saat ini telah memasuki tahap penyelesaian tindak lanjut.
Hingga kini, sekitar 90 persen desa telah menyelesaikan tindak lanjut atas temuan sementara dari tim auditor.
“Penandatanganan SKTJM ini merupakan arahan langsung Bapak Bupati yang lebih mengedepankan pembinaan daripada penindakan. Harapannya, setiap persoalan dapat diselesaikan lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi masalah hukum,” ujar Rusli.
Ia menegaskan, SKTJM menjadi bentuk komitmen pemerintah desa untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara bertanggung jawab.
Sementara itu, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye meminta seluruh kepala desa menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan taat terhadap regulasi.
Ia menekankan bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saya ingin kita bekerja dengan hati. Pikiran, hati, dan tindakan harus berjalan seiring. Ketika tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” kata Firdaus.
Bupati menegaskan bahwa seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa, memiliki peran masing-masing dan harus berjalan dalam satu sistem yang mengutamakan koordinasi serta kepatuhan terhadap aturan.
“Tidak ada yang bekerja sendiri. Semua memiliki peran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya soliditas antarjajaran pemerintahan daerah. Menurutnya, lemahnya satu bagian dalam sistem pemerintahan dapat berdampak terhadap pelayanan publik.
“Kalau satu roda berhenti, maka sistem akan terganggu. Karena itu saya ingin kita tetap berjalan dalam satu barisan, saling mendukung, dan saling menguatkan. One Team, One Command,” ujarnya.
Bupati meminta Inspektorat Kabupaten Takalar terus menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka agar setiap persoalan dapat diketahui lebih cepat dan segera dilakukan perbaikan.
“Jangan sampai pihak luar lebih dahulu menemukan persoalan dibanding pemerintah daerah. Semua kondisi harus disampaikan apa adanya agar langkah perbaikan bisa dilakukan lebih awal. Tujuan kita bukan mencari kesalahan, tetapi memperbaiki tata kelola sekaligus melindungi para kepala desa,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Takalar terus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah pusat maupun lembaga internasional untuk mempercepat pembangunan daerah.
Salah satu peluang yang tengah dikembangkan adalah pengakuan internasional terhadap Kepulauan Tanakeke atas komitmennya menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Bupati, hal tersebut membuka peluang dukungan pembangunan dari lembaga internasional.
Selain itu, Bupati telah menginstruksikan Dinas PMD untuk menyiapkan berbagai proposal agar desa-desa di Takalar dapat mengakses lebih banyak program strategis dari pemerintah pusat.
“Kemajuan daerah dimulai dari kemajuan desa. Karena itu saya ingin seluruh desa mampu berkembang, berprestasi, dan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia,” tuturnya.
Penandatanganan SKTJM tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta mempererat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
