Panglimanews.com- Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo, pengelolaan anggaran oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jeneponto menuai sorotan.
Sebanyak 26 cabang olahraga (cabor) di Jeneponto mempertanyakan kejelasan pencairan anggaran Porprov.
Pasalnya, sebagian besar dana yang diperuntukkan bagi kebutuhan atlet dan persiapan pertandingan disebut belum juga diterima.
Kondisi ini mulai mengganggu persiapan kontingen Jeneponto menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Sekretaris KONI Jeneponto, Aroel, mengakui bahwa pihaknya masih berupaya memenuhi kebutuhan sejumlah cabor.
Ia menyebut dana untuk cabor yang lebih dahulu berangkat ke Bone dan Wajo telah diberikan. Namun, persoalan pengadaan kostum seragam masih menjadi kendala.
“Kami berusaha kak, sampai hari ini teman-teman cabor yang sudah berangkat duluan ke Wajo dan Bone itu sudah kami berikan dananya. Tapi kostum seragam belum datang,” ujar Aroel di Gedung KONI Jeneponto, Rabu malam, 4 November 2026.
Aroel yang juga merupakan aktivis HMI itu menjelaskan, kostum seragam untuk atlet dan defile dijadwalkan tiba dari Bandung di Makassar pada Kamis (5/11/2026).
Selanjutnya, kostum tersebut akan dibagikan kepada masing-masing cabor pada Kamis sore.
Namun, penjelasan tersebut belum meredakan keresahan sejumlah pengurus cabor.
Mereka menilai persoalan anggaran dan keterlambatan pemenuhan kebutuhan atlet seharusnya sudah diantisipasi jauh sebelum pelaksanaan Porprov.
Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Jeneponto, Andriani, bahkan melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan pengurus inti KONI Jeneponto yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB).
Ia menilai pengelolaan organisasi olahraga tersebut sudah berada dalam kondisi mengkhawatirkan.
Andriani juga mempertanyakan penggunaan anggaran yang dinilai tidak sesuai peruntukannya.
“Game over KONI terutama KSB, anggaran diperuntukan tidak pada tempatnya dan diduga habis sebelum digunakan. Kalang kabut saat dibutuhkan, contoh kecil baju defile, hari ini baru tiba karena baru juga ditebus pelunasannya, padahal ini bukan kebutuhan mendadak tapi anu lamamo nurencanakan,” ungkap Andriani dalam grup WhatsApp Pejuang Olahraga.
Ia bahkan memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan pembinaan olahraga di Jeneponto.
“Cabor Jeneponto menuju jurang kehancuran 2026-2030,” sambungnya.
Sorotan terhadap KONI Jeneponto juga datang dari mantan pengurus KONI, Dr. Yasriuddin, M.Pd. Ia meminta pengurus KONI segera memberikan penjelasan terbuka kepada seluruh cabor yang telah lolos mengikuti Porprov.
“Pengurus KONI Kab. Jeneponto berikan Penjelasan semua Cabor yang lolos PORPROV, buktikan bahwa kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah, sebagaimana Motto Pegadaian,” tuturnya.
Atlet dan Pelatih Ikut Terdampak
Persoalan anggaran tidak hanya menjadi keluhan pengurus cabor. Sejumlah atlet dan pelatih juga mengaku merasakan langsung dampaknya, mulai dari ketidakjelasan uang pemusatan latihan (TC), konsumsi perjalanan, hingga kebutuhan operasional lainnya.
Pelatih anggar Jeneponto, Santai, S.Pd, mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian pengurus KONI terhadap kebutuhan atlet yang sudah diberangkatkan untuk bertanding.
“Mana ini konsumsi untuk di jalan, mana ini Ketua dan Sekretaris KONI Jeneponto, apa maunya di telpon tidak direspon, di chat tidak di balas, mana uang TC atlit, sudah berangkat tidak ada konsumsi dijalan. Ini manusia yang sudah dilatih dan akan bertanding harusnya KONI Jeneponto peka. Atlit dan pelatih pakai seragam warna warni demi Jeneponto bahagia,” tegas Santai di kompleks Rumah Jabatan Bupati Jeneponto.
Keluhan serupa juga disampaikan salah seorang atlet. Ia menyebut keresahan telah meluas di kalangan atlet, pelatih, hingga pengurus cabor.
Bahkan, keterbatasan anggaran disebut turut memengaruhi intensitas latihan menjelang pertandingan.
“Resah! Kita tidak bisa pungkiri itu, rata-rata cabor sampai ke atlet itu resah. Mereka kini tidak intens melakukan latihan karena kurangnya anggaran. Jangankan atlet, pelatih dan Ketua cabor saja ini terganggu psikologinya gegara ini,” ungkapnya.
Para pengurus cabor dan atlet pun mendesak KONI Jeneponto membuka secara transparan pengelolaan anggaran Porprov.
Mereka meminta tidak ada perlakuan istimewa terhadap cabor tertentu dan seluruh kebutuhan kontingen dipenuhi secara adil.
“Kami ingin transparansi, jangan sampai ada cabor yang diistimewakan. KONI Jeneponto, harus ingat, jangan sampai keringat kami kering hanya demi nama baik Bupati Jeneponto,” pungkasnya.
Kini, persoalan tersebut menjadi ujian bagi kepengurusan KONI Jeneponto. Di tengah perjuangan atlet membawa nama daerah, transparansi anggaran, kepastian pendanaan, dan tanggung jawab pengurus menjadi hal mendasar yang dituntut agar perjuangan para atlet tidak justru terbebani persoalan internal organisasi.
(ZN)
