Panglimanews.com– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah mengarah pada tindak pidana makar.
Yusril pun menjelaskan alasan dugaan penyadapan tersebut dapat dikaitkan dengan makar.
“Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Yusril menjelaskan, kasus penyadapan tersebut menyasar Presiden, bukan masyarakat biasa.
Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dianggap sebagai tindakan penyadapan biasa.
“Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tidak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa,” katanya.
Dia menegaskan, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
Pengusutan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden maupun tingkat pemerintahan, itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani kasus tersebut.
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan kepada Bareskrim Polri.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Polri disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Aksi penyadapan tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Berikut daftar nama yang disebut sebagai tersangka dalam kasus tersebut:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Irjen Ahrie Sonta
- Irjen Eko Hadi Santoso
- Irjen Slamet Uliandi
Editor : Darwis
