Panglimanews.com– Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun 2025 mencapai Rp329.562.919.533, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp283.056.990.320. Jumat (2/1/2026)
Capaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan PAD Maros, melampaui raihan pada tahun-tahun sebelumnya.
Lonjakan PAD tersebut tidak terlepas dari kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros di bawah kepemimpinan M Ferdiansyah, bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pajak dan retribusi yang terlibat langsung dalam optimalisasi pendapatan daerah.
Pada sektor pajak daerah, realisasi 2025 tercatat sebesar Rp215.529.020.781, naik dari tahun sebelumnya Rp187.455.321.884.
Hampir seluruh jenis pajak mengalami peningkatan, bahkan sejumlah sektor melampaui target.
Kenaikan terjadi pada pajak restoran, PBB, pajak tenaga listrik, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, hingga pajak reklame dan air bawah tanah.
Selain itu, opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB menyumbang lebih dari Rp45 miliar.
Meski demikian, tidak semua sektor mencatat tren positif. Pajak Parkir turun akibat penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang memangkas tarif dari 30 persen menjadi 10 persen.
BPHTB juga menurun signifikan dari Rp65,87 miliar menjadi Rp43,51 miliar akibat kebijakan BPHTB gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sepanjang 2025, tercatat 3.970 dokumen BPHTB MBR yang menyebabkan potensi pendapatan daerah berkurang sekitar Rp18,45 miliar.
Secara keseluruhan, kontributor terbesar PAD Maros tahun 2025 berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp71,57 miliar, disusul BPHTB Rp43,51 miliar dan PBB Rp39,82 miliar.
Sementara sektor retribusi daerah menunjukkan kinerja beragam, dengan lonjakan signifikan dicatat RSUD dr. La Palaloi dan Dinas Kesehatan.
Untuk tahun 2026, Bapenda Maros menargetkan PAD dari sektor pajak daerah sebesar Rp243,17 miliar.
Strategi yang ditempuh meliputi penguatan penagihan piutang pajak melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, kebijakan pemutihan denda pajak, digitalisasi pembayaran, pendataan wajib pajak baru, serta peningkatan pengawasan guna menjaga kesinambungan pendapatan daerah.
Editor : Darwis
