Panglimanews.com– Aliansi Cipayung Plus Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat. Sabtu (20/6/2026)
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WITA itu melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, di antaranya PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, LMND, IMM, IMM Makassar Timur, dan KAMMI.
Dalam aksinya, massa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang disebut telah memberikan tekanan serius terhadap perekonomian nasional.
Menurut mereka, kondisi tersebut bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan sinyal adanya persoalan mendasar yang berpotensi berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Aliansi Cipayung Plus menilai melemahnya rupiah merupakan akumulasi dari berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik global, penguatan dolar AS, keluarnya modal asing, hingga lemahnya kemampuan domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Massa aksi mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga pangan dan bahan baku industri, membengkaknya biaya pendidikan dan kesehatan yang masih bergantung pada impor, meningkatnya beban utang sektor swasta berbasis dolar AS, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Ketua PMII Cabang Makassar yang juga bertindak sebagai jenderal lapangan, Hariandi, menegaskan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional serta lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua PMKRI Cabang Makassar, Michael Angelo Tandiayuk, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan rakyat.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua GMNI Cabang Makassar, Royntus A. Abu, menyoroti tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai belum menunjukkan efektivitas dan transparansi dalam menjalankan program-program strategis di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Kritik serupa disampaikan Ketua GMKI Cabang Makassar, Febri Tiring. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat.
Menurutnya, BGN dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar terkait ketahanan dan kualitas gizi masyarakat. Namun apabila dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan lembaga tersebut dinilai layak dilakukan.
Di sisi lain, Ketua Eksekutif Kota LMND Makassar, Nur Alif, menekankan bahwa lembaga yang mengurus persoalan gizi masyarakat tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat.
Dalam orasinya, ia bahkan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, sekaligus melakukan evaluasi total terhadap sejumlah program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat, bukan sekadar memperbesar belanja negara tanpa arah transformasi yang jelas,” tegasnya.
Ketua IMM Cabang Makassar, Firman Karim, turut menyoroti persoalan pendidikan nasional. Menurutnya, masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban masyarakat.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi ketika anggaran pendidikan berpotensi tergerus untuk mendukung program-program di luar sektor pendidikan itu sendiri.
Sementara itu, Ketua IMM Cabang Makassar Timur, Raihan Renanda H., menegaskan perlunya restorasi menyeluruh terhadap aparat negara agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Menurutnya, reformasi kelembagaan, peningkatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Adapun Ketua PD KAMMI Makassar, Muhammad Ilham, menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini masih menjadi beban masyarakat.
Ia menyebut tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, serta sulitnya lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya sebagai masalah yang belum terselesaikan.
Menutup aksinya, massa Cipayung Plus Makassar memberikan peringatan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa aksi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar untuk terus menyuarakan berbagai persoalan yang kami angkat hari ini,” tegas perwakilan massa aksi.
Editor : Darwis
