Panglimanews.com– Kaburnya napi pencurian berinisial JI alias Pato dari Rumah Tahanan (Rutan) Makassar kembali mencuat meski pelaku telah berhasil ditangkap kembali pada Sabtu (21/09/2024).
Namun, insiden ini memicu kecaman keras terhadap kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Selatan, terutama karena tak ada sanksi terhadap Kepala Rutan yang dianggap bertanggung jawab penuh atas kelalaian tersebut.
Forum Koalisi Rakyat Bersatu (F-KRB) melontarkan kritik pedas, menyebut Kanwil Kemenkumham Sulsel lemah dalam pengawasan dan gagal memberikan respons tegas.
Ketua F-KRB, Muh. Darwis, menilai insiden kaburnya napi ini mencerminkan ketidakmampuan dalam menjaga keamanan rutan.
“Ini adalah cerminan pengelolaan yang sangat buruk. Napi kabur menunjukkan pengawasan yang rapuh dan ketidaktegasan dalam penanganan. Karutan lemah, dan Kanwil Kemenkumham tidak berani bertindak tegas,” seru Darwis.
F-KRB mendesak investigasi menyeluruh dan transparan atas insiden ini, menuntut evaluasi terhadap Kepala Rutan Makassar.
“Pengawasan dan keamanan harus diperketat. Setiap pelarian napi adalah ancaman bagi keselamatan masyarakat. Ini persoalan serius yang tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Hingga kini, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah yang akan diambil atau sanksi yang dijatuhkan.
Namun, desakan publik untuk tindakan tegas terus meningkat, dengan harapan perbaikan sistem pengelolaan rutan segera diterapkan guna mencegah insiden serupa di masa depan.
Kanwil Kemenkumham kini berada di bawah tekanan besar untuk segera melakukan evaluasi internal dan memperbaiki citra lembaganya yang tercoreng oleh kejadian ini.
Bersambung…
Editor : 007
Follow Berita Panglimanews.com di Google News