Panglimanews.com – Proyek anggaran senilai Rp 2 miliar yang dialokasikan pada
Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Sulawesi Selatan tahun 2023 menuai sorotan.
PPDB Sulsel yang bekerja sama dengan Telkom dan Tim Leader Proyek dari PT Karya Labkraf Indonesia itu pun bermasalah dan tidak becus, disinyalir dikorupsi.
Beberapa masalah dalam PPDB Sulsel yang dikeluhkan meliputi server yang down saat pendaftaran dilakukan dan perubahan pengumuman hasil PPDB.
Pasalnya, pada Pra PPDB Sulsel sudah bermasalah, dimana pendaftaran awal saja melalui akun perantara email dirubah menjadi via pesan WhatsApp. Bahkan email pendaftar juga diganti dengan melampirkan nomor NISN.
Menurut pihak penyelenggara, masalah tersebut disebabkan oleh tingginya trafik, dengan banyaknya calon peserta didik baru yang mendaftar secara anonim dan mengakses secara bersamaan, sehingga menyebabkan sistem menjadi down.
Kendati demikian, proyek yang menelan anggaran Rp 2 miliar itu diduga dikorupsi, tidak sesuai spesifikasi, kelayakan dan standarisasi mutu dan kualitas pemanfaatan yang tidak berbanding lurus dengan anggaran yang dihabiskan.
Tak bisa dipungkiri, proyek dengan anggaran Rp 2 miliar itu dinilai kacau dan tidak beres dari berbagi pihak bahkan menuai sorotan dari sejumlah orangtua siswa. Kadisdik Sulsel pun kalang kabut.
Menanggapi down PPDB Sulsel tersebut, Pakar IT Smart City, Yovangga Anandhika. Oganization Riset Teknologi mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi dari segi development dan arsitektural aplikasi.
Yang dimana dengan anggaran yang dimaksud harusnya sudah sangat mencukupi untuk kebetuhan request per koneksi dan request persecond-nya.
Perlunya pembaharuan ini harus dilaksanakan dengan baik. Mulai dalam memilih backend server yang efisien menerapkan teknik fail over dan load balancing
Tujuannya agar menghindari down time yang notabenenya adalah sebuah aplikasi yang sangat riskan jika harus mengalami Downtime.
Sangat disayangkan anggaran Rp 2 M untuk mengadaan server dan perancangan aplikasi berbasis data sangat tidak mencukupi.
“Kita sudah memasuki era industry dan teknologi 4.0 tapi implementasi di lapangan tidak seperti yang terjadi,
Mulai dari development yang menggunakan bahasa program yang usang (kadaluarsa) dan tidak cocok untuk big request data atau dengan architectural database yang standar,
Tapi paling sering terjadi karena pemangkasan anggaran untuk infrastruktur terutama untuk perangkat keras dan available internet untuk mendukung keberlangsungan layanan” ujar Yovangga Anandhika kepada media ini, Rabu (28/6/2023)
Yovangga Anandhika mengatakan Resource Server terutama RAM, Prosessor dan penyimpanan harus lebih dilakukan Cek oleh Badan Penyelidikan Keuangan.
“Dari segi teknikalnya saja kita sudah melihat bahwa untuk mengeluarkan anggaran Rp 2 M untuk kebutuhan aplikasi sudah lebih dari cukup,
Ini pengadaan yang tanpa riset terlebih dahulu menurut pendapat saya,
Dan saya anggap ini adalah masalah serius jika berkaitan kepada masyarakat apalagi tujuannya untuk pelayanan cepat,
Lantas kenapa teknologi mempersulit bukannya mempermudah ?” ungkap Yovangga Anandhika.
Yovangga menekankan bahwa ini lebih ke penentuan spesifikasi server, Arsitektural aplikasi dan database yang tidak efisien, dan tidak adanya failover atau cluster server (server lebih dari 1) untuk menangani kebutuhan layanan PPDB.
“Ini jelas bukan tenaga yang ahli dalam menangani hal seperti ini. Perlu riset, dan keahlian yang mendalam untuk permasalahan microserver untuk calon siswa.” pungkasnya mengakhiri
Editor : Ian
