Panglimanews.com– Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL Raya) memberikan rapor merah kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi (Cicu) di penghujung tahun 2025.
Penilaian tersebut disampaikan sebagai bentuk kekecewaan mendalam atas lemahnya perhatian dan keberpihakan Pemerintah Provinsi Sulsel terhadap berbagai persoalan masyarakat Kabupaten Luwu Utara.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum dan HAM PB IPMIL Raya, Muh. Indra Kaesar B., S.H.
Ia menegaskan, akhir tahun seharusnya menjadi momentum refleksi dan evaluasi bagi para pemimpin daerah, bukan justru meninggalkan luka dan kekecewaan di tengah masyarakat.
“Akhir tahun semestinya menjadi ruang introspeksi. Namun bagi masyarakat Luwu Utara, yang hadir justru kado pahit berupa pembiaran persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian nyata,” ujar Indra, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, rapor merah tersebut bukanlah bentuk kebencian, melainkan akumulasi kekecewaan atas berbagai persoalan fundamental yang tak kunjung ditangani secara serius.
Mulai dari banjir tahunan, kerusakan infrastruktur, jalan provinsi yang rusak parah, hingga lambannya pemulihan ekonomi pascabencana masih menjadi keluhan utama masyarakat.
“Keluhan rakyat seolah hanya berhenti sebagai catatan di meja birokrasi. Dampaknya tidak dirasakan langsung di lapangan,” tegasnya.
PB IPMIL Raya juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah di Sulawesi Selatan. Indra menilai Luwu Utara, yang memiliki kontribusi besar di sektor pertanian dan sumber daya alam, justru kerap terpinggirkan dalam prioritas pembangunan provinsi.
“Jalan rusak yang bertahun-tahun dibiarkan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan warga dan keberlangsungan roda ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sorotan tajam turut diarahkan pada sikap Gubernur Sulsel saat kunjungan kerja ke Luwu Utara pada Senin, 23 Desember 2025, bertepatan dengan penyerahan alat berat dan bibit MPTS.
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah warga terdampak pembangunan Yon TP 872 Andi Jemma di Kecamatan Tanalili berupaya menyampaikan aspirasi secara langsung, namun disebut tidak mendapat ruang dialog.
“Sangat disayangkan, gubernur justru meninggalkan lokasi tanpa memberi kesempatan masyarakat menyampaikan keluhannya. Pemimpin yang seharusnya menjadi patron rakyat malah terlihat menjaga jarak,” kata Indra.
Ia menilai sikap tersebut bertolak belakang dengan citra kepemimpinan humanis yang selama ini dikampanyekan, terutama saat masa pencalonan.
Selain eksekutif, PB IPMIL Raya juga mengkritik kinerja DPRD Sulsel, khususnya Ketua DPRD, yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat.
Dalam persoalan pembangunan Yon TP 872 di Kecamatan Tanalili, masyarakat telah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah dan DPRD Provinsi pada 11 Desember 2025.
Namun hingga kini, rekomendasi hasil RDP tersebut belum juga dikeluarkan.
“Ini menunjukkan DPRD provinsi seolah menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya mengawal demokrasi dan mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Indra.
Menurutnya, sikap legislatif yang terkesan menghindar justru memperkuat kesan bahwa suara masyarakat Tanalili tidak dianggap penting.
“Legislator seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, bukan malah memberi kesan bahwa masyarakat tidak perlu didengar,” tegasnya.
PB IPMIL Raya menegaskan, rapor merah ini menjadi simbol runtuhnya kepercayaan publik akibat janji-janji politik yang tidak dibarengi komitmen moral dan kerja nyata.
“Setiap musim kampanye, Luwu Utara selalu dibanjiri janji manis. Spanduk dan baliho berganti, tetapi realisasi tak seindah slogan,” kata Indra.
Ia berharap kritik tersebut tidak dipandang sebagai serangan, melainkan sebagai alarm demokrasi bagi Gubernur dan Ketua DPRD Sulsel untuk melakukan perubahan nyata ke depan.
“Masyarakat Luwu Utara tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya meminta keadilan—keadilan pembangunan, keadilan kebijakan, dan keadilan perhatian dari pemerintah provinsi,” pungkasnya.
PB IPMIL Raya berharap tahun mendatang tidak lagi diwarnai janji kosong dan pembiaran, melainkan keberanian pemimpin untuk turun langsung, mendengar, dan berpihak kepada rakyat.
Jika tidak, rapor merah tersebut dipastikan akan terus berulang dan menjadi catatan sejarah siapa yang hadir dan siapa yang abai terhadap jeritan rakyatnya.
Editor : Darwis
