Panglimanews.com — Bupati Takalar, Daeng Manye, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Rumah Sakit Galesong (RS Galesong).
Keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan, rumah sakit tersebut menelan biaya operasional sekitar Rp500 juta per bulan, sementara jumlah kunjungan pasien hanya satu orang per hari.
RS Galesong sendiri dibangun pada masa pemerintahan Samsari Kitta tahun 2021 dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp150 miliar.
Pada masa Pj Bupati Takalar periode 2023–2025, rumah sakit itu kembali mendapat tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk melengkapi fasilitas dan interiornya.
Namun hingga kini, RS Galesong belum dapat beroperasi penuh karena kerja sama dengan BPJS Kesehatan belum tuntas.
“Daripada APBD terus tersedot untuk biaya operasional yang tidak seimbang dengan pelayanan, lebih baik dihentikan dulu. Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran,” ujar Bupati Daeng Manye, usai rapat evaluasi, Kamis (4/9/2025).
Keputusan itu memicu beragam tanggapan publik.
Sebagian warga menilai langkah Daeng Manye realistis dan menyelamatkan keuangan daerah, namun ada pula yang menyayangkan gedung rumah sakit megah itu belum difungsikan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Daeng Manye menegaskan bahwa penghentian operasional bukan berarti RS Galesong akan dibiarkan terbengkalai.
Menurutnya, pemerintah daerah kini tengah menyiapkan formula baru agar rumah sakit tersebut bisa berjalan lebih efektif tanpa membebani keuangan daerah.
“Prinsip kami jelas, kesehatan masyarakat tetap prioritas. Kami sedang membangun komunikasi intens dengan BPJS Kesehatan agar RS Galesong benar-benar bisa melayani warga, bukan sekadar berdiri megah,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap anggaran kesehatan yang ada dapat dialihkan ke layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti peningkatan pelayanan puskesmas dan program promotif–preventif lainnya.
Editor : Darwis
