Laporan Dana BOS Rp5,89 Miliar Disorot, Kejari Gowa Teruskan Bola ke Kasi Intel

Laporan Dana BOS Rp5,89 Miliar Disorot, Kejari Gowa Teruskan Bola ke Kasi Intel
Kantor Kejaksaan negeri Gowa

Panglimanews.com– Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Gowa untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 mulai menjadi sorotan serius. Kamis (19/11/2026)

Bukan tanpa alasan, total anggaran yang dipersoalkan dalam laporan pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Anti Korupsi (SOMASI) mencapai Rp5.894.400.000 atau sekitar Rp5,89 miliar.

Bacaan Lainnya

Nilai yang tidak sedikit untuk anggaran pendidikan tersebut kini menjadi perhatian SOMASI.

Lembaga ini mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut laporan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS yang telah mereka sampaikan.

Persoalannya bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan bagaimana uang negara tersebut direncanakan, dibelanjakan, direalisasikan, dan dipertanggungjawabkan selama tiga tahun anggaran.

Rp5,89 Miliar Bukan Angka Kecil

Berdasarkan laporan pengaduan SOMASI, anggaran Dana BOS SMKN 2 Gowa selama periode 2023–2025 menjadi objek yang diminta untuk ditelusuri secara menyeluruh.

Sekretaris Jenderal LSM SOMASI, Solihin Nappa, SH, sebelumnya telah melayangkan laporan pengaduan kepada Kejari Gowa dengan nomor 005/DP/LSM SOMASI/II/2026.

Dalam laporan tersebut, SOMASI meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penerimaan administrasi pengaduan.

Mereka mendesak adanya penelusuran terhadap seluruh rangkaian pengelolaan anggaran, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, realisasi belanja, hingga dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Bagi SOMASI, anggaran pendidikan bernilai miliaran rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara semestinya memiliki peruntukan yang jelas, bukti penggunaan yang sah, serta kesesuaian antara laporan administrasi dan kondisi riil di lapangan.

Karena itu, pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah seluruh penggunaan Dana BOS tersebut telah sesuai dengan peruntukannya dan apakah realisasi anggarannya benar-benar mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan sekolah?

Pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan berbasis dokumen dan fakta, bukan sekadar asumsi maupun saling tuding.

SOMASI Pertanyakan Keseriusan Penanganan Laporan

SOMASI mengaku masih membutuhkan kepastian mengenai perkembangan laporan pengaduan yang telah disampaikan kepada Kejari Gowa.

Mereka mempertanyakan apakah aparat kejaksaan telah melakukan telaah awal, mengumpulkan bahan keterangan, meminta klarifikasi pihak sekolah, atau memeriksa dokumen pertanggungjawaban Dana BOS selama tiga tahun anggaran tersebut.

“Kami mempertanyakan sudah sejauh mana laporan pengaduan yang kami masukkan ditindaklanjuti. Kami berharap Kejaksaan tidak membiarkan laporan masyarakat tanpa kejelasan,” demikian tuntutan SOMASI.

Bagi lembaga tersebut, kejelasan penanganan laporan merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

SOMASI menilai, laporan masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan uang negara semestinya memperoleh perhatian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Apalagi, sektor pendidikan merupakan salah satu bidang yang langsung berkaitan dengan kepentingan peserta didik.

Minta BPK atau BPKP Turun Melakukan Pemeriksaan

Tidak hanya mendesak Kejari Gowa melakukan pendalaman, SOMASI juga meminta agar pengelolaan Dana BOS SMKN 2 Gowa tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 diperiksa secara investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menguji kesesuaian antara anggaran yang dilaporkan dengan realisasi kegiatan di lapangan.

Sejumlah aspek yang perlu ditelusuri antara lain dokumen perencanaan dan penganggaran, transaksi belanja, bukti pembayaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban.

Dengan pemeriksaan yang menyeluruh, diharapkan dapat diketahui apakah terdapat ketidaksesuaian administrasi, penyimpangan penggunaan anggaran, atau indikasi perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Jika ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran hukum, SOMASI meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

SOMASI menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak sekolah ataupun membangun opini bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, pengaduan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang negara dan memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan.

Jawaban Kejari Gowa Masih Menunggu Penjelasan Lanjutan

Di sisi lain, ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan laporan pengaduan tersebut, pihak Kejari Gowa memberikan respons awal bahwa informasi akan diteruskan kepada pejabat terkait.

Dalam komunikasi konfirmasi, pihak Kejari menyampaikan:

“Iyek akan kami teruskan kpd Kasi Intel untuk jawaban tindak lanjutnya.”

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Gowa juga memberikan tanggapan singkat:

“Baik, kami monitor, Dinda. Ini Kasi Pidsus baru masuk juga.”

Dua tanggapan tersebut menunjukkan bahwa pihak kejaksaan telah menerima pertanyaan konfirmasi mengenai laporan SOMASI.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan substantif mengenai status penanganan pengaduan tersebut.

Belum ada keterangan yang memastikan apakah laporan telah masuk tahap penelaahan, apakah pengumpulan bahan keterangan telah dilakukan, atau apakah terdapat rencana pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen penggunaan Dana BOS SMKN 2 Gowa.

Informasi mengenai pergantian pejabat pada bidang tindak pidana khusus (Pidsus) juga disampaikan dalam komunikasi sebelumnya.

Meski demikian, pergantian pejabat tidak menghilangkan pentingnya kepastian administrasi dan kesinambungan penanganan setiap laporan masyarakat.

Kejelasan mengenai siapa yang menangani laporan, sejauh mana prosesnya, dan langkah apa yang telah dilakukan menjadi informasi yang patut disampaikan kepada publik sepanjang tidak mengganggu proses penegakan hukum.

Jangan Biarkan Rp5,89 Miliar Berakhir sebagai Angka dalam Laporan

Kini, perhatian publik tertuju pada dua hal: bagaimana pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS SMKN 2 Gowa selama tiga tahun anggaran dan bagaimana respons aparat penegak hukum terhadap laporan yang telah disampaikan SOMASI.

Besarnya anggaran memang tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan.

Namun, nilai Rp5,89 miliar juga bukan alasan untuk mengabaikan pentingnya pemeriksaan yang objektif dan transparan.

Dana BOS bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di balik anggaran tersebut terdapat kebutuhan operasional sekolah, fasilitas pembelajaran, kegiatan peserta didik, serta kepentingan pendidikan yang harus dipenuhi.

Karena itu, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaannya, persoalan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Publik tidak sedang meminta aparat penegak hukum menjatuhkan vonis melalui pemberitaan.

Publik hanya membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya apakah laporan SOMASI telah diterima Kejari Gowa, melainkan apa langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk menelusuri pengelolaan Dana BOS senilai Rp5,89 miliar tersebut?

Sebab, uang negara wajib dipertanggungjawabkan. Dan pengawasan terhadap anggaran pendidikan tidak boleh berhenti hanya pada tumpukan dokumen administrasi.

Terpisah, Kepala Sekolah SMK 2 Gowa Saat dikomfirmasi terkait Transparansi dan penggunaan anggaran hanya dibaca.

Editor : Darwis

Pos terkait