Panglimanews.com- Kemarahan warga Dusun Bontowa, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, memuncak setelah hasil survei Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT yang dilakukan ketua kelompok dinilai tidak transparan.
Akibatnya, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiba-tiba dicoret dari daftar penerima bantuan sosial tahun 2025.
Warga menyebut survei penentuan kelayakan bantuan dilakukan secara tidak objektif.
Penilaian hanya berfokus pada kondisi fisik rumah, tanpa mempertimbangkan faktor penting seperti jumlah tanggungan, pekerjaan tidak tetap, serta kondisi ekonomi harian warga.
Hal ini membuat beberapa KPM yang masih hidup dalam kesulitan justru dikeluarkan dari daftar.
Keluhan mulai mencuat menjelang penyaluran bantuan tahun 2025. Keterangan dari Ketua Kelompok PKH Desa Tinggimae, Dg Simba, diterima awak media pada Jumat (28/11/2025).
Menurut warga, dugaan kuat mengarah pada pendataan yang dilakukan secara asal-asalan dan minim pengawasan.
Warga pun mendesak pendamping PKH Kecamatan Barombong untuk turun langsung memverifikasi kondisi di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan ketua kelompok.
“Pendamping jangan cuma duduk manis terima laporan. Lihat kondisi kami! Jangan jadikan kemiskinan kami angka di kertas,” tegas seorang warga yang merasa dirugikan.
Ia menambahkan banyak KPM yang kondisi ekonominya berat, namun tiba-tiba dicoret tanpa alasan yang jelas.
Sementara itu, Ketua Kelompok PKH Tinggimae, Dg Simba, mengaku belum mendapat arahan dari pendamping.
“Saya belum dapat kabar dari pendamping,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Ia bahkan mempersilakan warga untuk langsung menghubungi pendamping PKH, memperkuat dugaan bahwa koordinasi internal tidak berjalan baik.
Kekacauan pendataan ini membuat warga meminta Pemerintah Kabupaten Gowa turun tangan mengambil langkah tegas.
Mereka menilai mekanisme pendataan PKH dan BPNT harus diperbaiki, dibuka secara transparan, dan melibatkan seluruh pihak.
“Kami ingin pendataan melibatkan pendamping, pemerintah desa, dan warga sendiri. Jangan lagi ada KPM yang dirugikan,” ujar warga lainnya. Rabu (3/12/2025)
Hingga kini, pendamping PKH Desa Tinggimae belum memberikan pernyataan resmi.
(JK)
