Panglimanews.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengkritik proyek food estate.
Kritik itu disampaikan ketika Hasto dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada PDI-P di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menepis PDIP yang menyebut proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan.
Budisatrio menegaskan lahan yang digunakan untuk food estate sudah dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
“Tentang tanggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini, adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK,” ujar Budisatrio saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
“Dalam hal yang di Kalimantan Tengah ini adalah izin, namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin yang pertama. Dan kalau itu sudah keluar dari KLHK, berarti sudah ada kajian teknisnya,” lanjutnya
Budisatrio menjawab pihak-pihak yang menuduh terjadi kerusakan lingkungan imbas food estate.
Menurutnya, lahan yang disiapkan untuk food estate di Kalimantan Tengah dulunya merupakan hutan produksi yang sudah terbengkalai.
Sehingga, lahan itu dimanfaatkan karena memang sudah tidak ada aktivitas di sana.
“Jadi memang perlu treatment khusus dalam tanda kutip untuk merubah mungkin lahan yang tidak produktif ini menjadi lahan produktif dengan komoditas yang telah disiapkan yaitu singkong,” tutur Budisatrio.
Sementara itu, mengingat pihak yang mengkritik food estate adalah PDI-P, Budisatrio menyatakan Gerindra masih terus berkomunikasi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.
Dia menyebut PDI-P sebagai sahabat dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ke depan ya kita harus sama-sama menyukseskan program ini karena ini masalah yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, masalah perut, masalah hak masyarakat untuk mendapatkan pakan,” pungkasnya
Editor : Izza
