Panglimanews.com– Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Takalar Tahun 2026 resmi disepakati dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Takalar, Pattallassang, Jumat (28/11/2025).
Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan oleh DPRD Takalar dan pemerintah daerah, diwakili Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin.
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, tidak hadir karena tengah menjalani cuti, sehingga seluruh agenda pembahasan diambil alih wakilnya.
Rapat dijadwalkan dimulai pukul 14.00 Wita, namun baru berlangsung pukul 15.05 Wita karena menunggu kehadiran sejumlah anggota DPRD.
Wakil Bupati Hengky Yasin sudah tiba sejak pukul 14.20 Wita dan menunggu di ruang Ketua DPRD, Muhammad Rijal, sebelum memasuki ruang sidang.
Dalam rapat paripurna, sejumlah fraksi DPRD memberikan pandangan dan catatan penting terkait APBD 2026.
Fraksi Gerindra menyoroti akurasi proyeksi pendapatan daerah dan perlunya pemerataan anggaran untuk layanan dasar. Anggota Fraksi Gerindra, Israwati, menegaskan,
“APBD 2026 harus benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan menjadi alat distribusi keadilan.” Ia menekankan perlunya penambahan anggaran untuk perbaikan jalan dan peningkatan akses layanan kesehatan.
Fraksi PPP, melalui Hj. Dawati Sarri, menekankan penguatan sektor riil masyarakat.
“UMKM, pertanian, dan perikanan harus menjadi prioritas karena tiga sektor ini menopang ekonomi masyarakat Takalar,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PKS fokus pada tata kelola pemerintahan berbasis data. Juru bicara fraksi, Ibrahim Bakri, mengibaratkan kebijakan tanpa data valid sebagai “langkah tanpa kompas”.
“Dengan data yang kuat, arah pembangunan akan lebih presisi dan potensi kebocoran bisa ditekan,” tambahnya.
Menanggapi masukan fraksi, Wakil Bupati Hengky Yasin menyatakan apresiasi dan menegaskan komitmen pemerintah daerah.
“Peningkatan akses layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta efisiensi belanja yang tidak produktif menjadi fokus kami dalam APBD 2026,” ujarnya.
Hengky berharap APBD senilai Rp 1,033 triliun ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Takalar.
“Kami mengimbau seluruh pihak, terutama eksekutif, untuk mengawal pelaksanaan APBD demi kepentingan masyarakat,” tutupnya di hadapan anggota DPRD.
Editor : Darwis
