Panglimanews.com -Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA Negeri Unggulan 2025 di kota makassar menuai sorotan tajam. Minggu (1/6/2025)
Alih-alih berjalan adil dan transparan, seleksi berbasis ujian daring justru diwarnai berbagai kejanggalan dari gangguan server, akses lambat, hingga nilai yang dinilai tidak masuk akal.
Kekecewaan pun meluas. Kini, Forum Koalisi Rakyat Bersatu (F-KRB) menyatakan siap turun ke jalan untuk menuntut keadilan atas carut-marut sistem seleksi tersebut.
Kekacauan bermula dari gangguan teknis yang dialami calon murid saat mengikuti ujian Tes Potensi Akademik (TPA) secara online tanggal 15 – 19 Mei 2025.
Felixander Baan, salah satu orangtua murid mengungkapkan bahwa anaknya mengikuti ujian pada 15 Mei 2025 lalu mengikuti ujian susulan tanggal 19 Mei 2025.
Namun, saat membuka laman bersamabelajar.co.id tepat pukul 08.00 WITA, anaknya langsung disambut notifikasi bertuliskan “WAKTU HABIS.” Akses aplikasi berjalan lancar setelah pukul 08.30 WITA.
“Anak saya akhirnya dapat menyelesaikan semua soal dalam waktu 30 menit sisa waktu tersisa. Namun nilai yang keluar masih sama dengan nilai sebelumnya. Tidak naik dan tidak turun nilainya diduga sistem tidak merekam jawabannya,” ujar orangtua murid dengan nada kecewa.
Kejadian serupa dialami calon murid Sahrini pada 16 Mei 2025, baru bisa mengakses sistem 17 menit setelah ujian dimulai dan loading ke halaman berikutnya sangat lambat hingga 1-2 menit.
Masalah makin pelik pada tanggal 17 Mei 2025, saat SMAN 1 Makassar menggelar sosialisasi.
Pihak sekolah menyampaikan bahwa batas waktu pelaporan masalah teknis hanya sampai pukul 16.00 WITA.
Felixander yang hadir langsung ke sekolah membuat aduan laporan kendala teknis tersebut.
Namun, orang tua Sahrini yang mengikuti sosialisasi secara daring dan baru datang setelah pukul 16.00 WITA ditolak laporannya.
“Kami merasa dibodohi. Server bermasalah, tapi dibilang tidak ada gangguan, percuma lapor Disdik,” tegas darwis.
Tak tinggal diam, para orang tua mengumpulkan bukti berupa video gangguan sistem, tangkapan layar, hingga rekaman percakapan WhatsApp, dan mengirimkan semua data ke Kabid SMA pada tanggal 19-20 Mei 2025.
Melalui telpon dan watsapp ada jawaban Pak Kabid SMA mengatakan tunggu nanti ada untuk yang punya aduan, tenang maki jawabnya ditelpon.
Esok harinya tanggal 21 mei 2025, kami pun ke kantor disdik untuk memberikan semua berkas bukti-bukti yang ada tetapi ternyata WFA. Telpon juga pun tidak dibalas
Kemudian jumat tanggal 23 Mei kami ke SMAN 1 Makassar ketemu Kepala Sekolah Sulihin Mustafa menanyakan bagaimana ujian susulan jawabnya sudah kemarin hari kamis tanggal 22 Mei 2025.
Dengan rasa panik tanggal 26-27 Mei 2025 ke disdik mau ketemu Pak Kabid SMA ternyata beliau masih di Jakarta, melalui whatsapp beliau menjawab besok saja ketemu.
Ketika ketemu kami pun menanyakan bagaimana kedua anak kami jawabnya memang nilainya rendah dan sudah tidak ada lagi ujian susulan.
“Bagaimana caranya kedua anak kami tidak diikutkan ujian ulang padahal kami sudah melapor sebelumnya di tanggal 20 Mei 2025. Sedangkan ujian ulang dilaksanakan hari kamis,” jawab Wali Murid yang juga Ketua F-KRB SulSel.
Jelas sangat merugikan anak kami sahrini, ternyata laporan yang kami sampaikan tidak direspon bahkan tidak ada pemberitahuan ke orangtua yang selama ini menunggu jawaban dari disdik sulsel.
Akses Data Ditutup, Keterangan Panitia Dinilai Membingungkan
Kami coba meminta data server atau hasil cetak jawaban kedua anak kami. Namun, permintaan ditolak mentah-mentah.
Ketua Pengelola Server SPMB, Muliyama Tanjung, memberikan pernyataan saat dikonfirmasi di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel.
“Server ada di Jakarta, tidak bisa dibuka. Nanti ganggu konfigurasi data. Tidak ada ujian susulan lagi, jaringan waktu itu bagus dan tidak ada kendala pada 15-16 Mei 2025,” jelas Muliyama.
Pernyataan tersebut justru memperbesar kekecewaan.
Para orang tua merasa realitas di lapangan tidak sesuai dengan narasi resmi panitia.
Melihat kekacauan ini, Forum Koalisi Rakyat Bersatu (F-KRB) akhirnya angkat suara.
Mereka menilai sistem seleksi SPMB telah mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.
F-KRB menyuarakan tiga tuntutan utama :
1.Audit menyeluruh terhadap Tim Teknis Pengelola Server SPMB.
2.Pemprosesan resmi seluruh pengaduan orang tua siswa oleh Ombudsman.
3.Pemanggilan Ketua Panitia SPMB oleh DPRD Sulsel untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami tidak hanya menuntut keadilan untuk anak-anak kami, tapi juga untuk masa depan sistem pendidikan yang seharusnya bersih, transparan, dan adil,” tegas salah satu orang tua.
(007)
Follow Berita Panglimanews.com di Tiktok
