Panglimanews.com– Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Takalar yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Selasa (1/7/2025).
Rapat tersebut membahas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ranperda tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Menanggapi pemandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait tambahan anggaran untuk BPJS gratis bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta pertanyaan dari Fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan, Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Takalar melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan PMD, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pemadanan data.
Hal ini untuk memenuhi syarat pencairan dana sharing dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk program jaminan kesehatan gratis yang hingga kini belum dibayarkan untuk tahun 2024.
“Kami sangat berharap proses pemadanan data ini dapat segera rampung agar kuota tambahan peserta BPJS yang ditanggung pemerintah daerah bisa segera terealisasi,” ujar Bupati.
Terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati mengungkapkan bahwa kawasan wisata Green Topejawa Coastal akan direvitalisasi untuk mengoptimalkan fungsi aset dan mendongkrak PAD Kabupaten Takalar.
Menjawab pemandangan umum Fraksi terkait penataan pelaku usaha dan UMKM di Lapangan HM. Dg. Sibali, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah mengkaji kembali kebijakan retribusi agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
Pemerintah juga akan menata ulang kawasan UMKM agar lebih representatif dan menarik lebih banyak pengunjung.
“Saya juga ingin menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Golkar terkait strategi dukungan terhadap koperasi dan UMKM. Sejalan dengan instruksi Presiden mengenai pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, kami bersyukur Kabupaten Takalar telah berhasil membentuk koperasi tersebut di seluruh wilayah, bahkan menjadi salah satu yang tercepat di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa sektor pariwisata juga menjadi perhatian utama dengan mengoptimalkan potensi wisata baru untuk menunjang perekonomian daerah.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Takalar H. Rijal, didampingi Wakil Ketua Fadel Achmad. Hadir pula Wakil Bupati Takalar, Sekda, serta para pimpinan OPD lingkup Pemkab Takalar.
Editor : Darwis
Follow Berita Panglimanews.com di Tiktok
