Panglimanews.com– Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, menghadiri Grand Leadership Forum Sulawesi Selatan 2025 yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Acara ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), TLKM, dan Pinus Sulsel.
Tujuannya adalah mendorong komitmen perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus mempercepat transformasi menuju pembangunan hijau dan rendah karbon.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, kepala OPD, seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan, perwakilan lembaga/instansi, akademisi, serta mitra pembangunan.
Pesan Wamendagri
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan.
Forum ini menjadi ajang para pemimpin daerah bertukar pikiran dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan mendorong pembangunan hijau.
“Kita punya banyak PR di bidang lingkungan, terutama penanganan sampah. Kita harus mengurangi sampah, dampak plastik, dan mengatasi wilayah kering atau gundul agar tidak terjadi bencana saat hujan deras. Penanganan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai rumah tangga hingga TPA. Memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan,” tegasnya.
Bima Arya menjelaskan, pembangunan hijau bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus memastikan kesejahteraan sosial. Upaya ini membutuhkan kebijakan tepat, investasi, inovasi, serta partisipasi aktif seluruh pihak.
“Dengan langkah yang komprehensif, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan hijau berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk masa depan,” ujarnya.
Komitmen Pendanaan Hijau
Ketua Badan Pengurus PATTIRO, Fitria Muslim, menuturkan bahwa forum ini merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama pada 2022. Forum sebelumnya telah mendorong lahirnya kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) di berbagai daerah Sulsel.
“Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Ekologi sejak 2019 telah menginisiasi pendanaan hijau melalui skema TAKE, TAPE, dan ALAKE.
Hingga Februari 2025, sudah ada 44 kabupaten/kota yang mengadopsi Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui skema tersebut,” jelasnya.
Fitria menambahkan, tema forum tahun ini adalah “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”. Tema ini diharapkan dapat memperkuat komitmen para pemimpin daerah dan pemangku kepentingan untuk menjadikan pembangunan hijau sebagai agenda utama, termasuk dalam dokumen RPJMD 2025–2029 yang sedang disusun di berbagai daerah.
“Kami mengapresiasi kepala daerah yang berani mengambil langkah maju dengan inovasi fiskal ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Ke depan, pendekatan ini diharapkan dapat diadopsi secara luas, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga di provinsi lain di Indonesia,” pungkasnya.
Editor : Darwis
Follow Berita Panglimanews.com di Tiktok
