Panglimanews.com- Harapan baru bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Takalar mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Kamis (30/4/2026).
Dalam suasana hangat namun penuh keseriusan, sebanyak 32 rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tahun 2025 resmi diserahkan kepada pemerintah daerah.
Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua DPRD, H. Muhammad Rijal, kepada Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah.
Di balik 32 rekomendasi tersebut, tersimpan harapan besar masyarakat. Ketua Pansus, Habibie Abdullah, menegaskan bahwa fokus utama rekomendasi adalah pembenahan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas warga.
“Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas, termasuk dorongan agar Rumah Sakit Galesong dapat kembali diaktifkan,” ujarnya.
Bagi masyarakat, rekomendasi ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan jawaban atas kebutuhan nyata—mulai dari akses jalan yang layak hingga layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD dan Pansus yang telah melakukan pendalaman terhadap LKPJ Tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan menjadi bahan evaluasi dan pijakan dalam merumuskan kebijakan ke depan.
“Rekomendasi ini sangat konstruktif. Kami akan mempelajarinya secara seksama dan menjadikannya dasar dalam perencanaan pembangunan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai kunci percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Sejalan dengan arah RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Takalar kini tengah mempercepat berbagai program strategis, dengan visi menjadikan Takalar sebagai daerah maju dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi digital.
Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah.
“Kemajuan daerah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi hasil kerja bersama. Mari kita perkuat kolaborasi demi masa depan Takalar yang lebih baik,” tutupnya.
Rapat paripurna ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi titik temu antara harapan rakyat, kerja legislatif, dan komitmen pemerintah.
Kini, masyarakat menantikan realisasi nyata dari 32 rekomendasi tersebut sebagai wujud perubahan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
